Bupati Heriyus Optimistis Ranperda TJSLB Perkuat Peran Dunia Usaha dalam Pembangunan Daerah

Puruk Cahu, Habar Terkini– Bupati Murung Raya, Heriyus, optimistis Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLB) akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

Optimisme tersebut disampaikan saat membuka Dialog Publik Ranperda TJSLB dan Forum Koordinasi Investor, DPRD, serta Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang berlangsung di Grand Mercure Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Heriyus menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha. Menurutnya, investasi yang terus berkembang harus diimbangi dengan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ia menjelaskan, Ranperda TJSLB disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Program tersebut diharapkan mampu mendukung pengentasan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan lingkungan.

Dalam Ranperda tersebut juga diatur pembentukan Forum Koordinasi Investor, DPRD, dan Pemerintah Daerah sebagai wadah komunikasi dan sinergi dalam membahas berbagai isu strategis terkait investasi serta memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan.

Menurut Heriyus, keberadaan regulasi ini bukan untuk menambah kewajiban bagi pelaku usaha, melainkan menghadirkan kepastian hukum sehingga perusahaan memiliki pedoman yang jelas dalam menyalurkan program tanggung jawab sosialnya.

"Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa investasi yang masuk ke Murung Raya mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan, baik bagi masyarakat, dunia usaha, maupun lingkungan," ujar Heriyus.

Melalui dialog publik tersebut, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berharap Ranperda TJSLB dapat disempurnakan melalui berbagai masukan dari para pemangku kepentingan, sehingga menjadi regulasi yang mampu memperkuat iklim investasi sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Murung Raya.(Pengki)