Nusron Wahid Dorong Transformasi Layanan Pertanahan Berikan Kepastian bagi Masyarakat

Hal tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Transformasi Layanan Pertanahan bersama para Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan 148 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Nusron menegaskan, transformasi organisasi bukan sekadar perubahan struktur, tetapi harus berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan. Menurutnya, masyarakat sebagai pemohon harus mendapatkan kejelasan mengenai proses dan waktu penyelesaian layanan pertanahan.

“Ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan?” tegas Nusron.

Pada tahap awal, transformasi difokuskan pada layanan Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal. Kementerian ATR/BPN juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah Kantah yang telah menjadi perintis untuk mengidentifikasi kendala sekaligus menyempurnakan penerapan layanan.

Kementerian ATR/BPN menargetkan perluasan transformasi organisasi hingga 110 Kantah pada akhir 2026, disertai perluasan transformasi layanan Peralihan Hak. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih mudah, transparan, jelas, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

(Pengki)